Mengapa Banyak Situs Gambling Sulit Ditutup Pemerintah

Pemberantasan judi online di Indonesia merupakan sebuah perjuangan tanpa akhir bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setiap hari, ratusan hingga ribuan situs gambling diblokir, namun seperti jamur di musim hujan, situs-situs baru terus bermunculan dengan nama dan domain yang berbeda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa situs-situs haram ini begitu sulit untuk diberantas secara tuntas? Jawabannya tidak sederhana, karena melibatkan aspek teknologi, yurisdiksi hukum, dan strategi bisnis yang sangat lihai.

Salah satu alasan utama dan paling mendasar adalah lokasi server dan pusat operasi situs-situs tersebut yang berada di luar negeri. Mayoritas bandar judi online besar menempatkan infrastruktur teknis mereka di negara-gengara yang melegalkan perjudian atau memiliki regulasi yang longgar, seperti Filipina, Kamboja, Malta, atau Curacao. Karena server fisik tidak berada di wilayah Indonesia, pemerintah tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk melakukan penyitaan atau penutupan paksa. Tindakan yang bisa dilakukan oleh Kominfo hanyalah sebatas memblokir akses dari dalam negeri melalui Internet Service Provider (ISP). Ini ibarat menutup pintu rumah, tetapi pabriknya tetap beroperasi penuh di negara lain.

Tantangan berikutnya adalah sifat dinamis dari domain dan alamat IP. Para operator situs judi sangat sadar bahwa domain utama mereka akan segera masuk dalam daftar blokir. Untuk mengantisipasi hal ini, mereka telah menyiapkan strategi "kucing-kucingan" yang canggih. Ketika satu domain seperti "situsjudi-A.com" diblokir, mereka akan dengan cepat mengaktifkan domain lain, misalnya "situsjudi-B.net" atau "situsjudi-C.xyz" yang langsung mengarah ke server dan konten yang sama. Proses ini bisa dilakukan dalam hitungan menit. Mereka bahkan secara proaktif menyebarkan apa yang dikenal sebagai "link alternatif". Banyak platform besar, seperti m88 mansion, secara proaktif menyediakan puluhan link alternatif kepada para pemainnya melalui berbagai kanal komunikasi, memastikan mereka tidak pernah kehilangan akses meskipun domain utamanya telah diblokir oleh pemerintah.

Dari sisi pengguna, kemajuan teknologi juga memberikan celah untuk mengakali pemblokiran. Penggunaan Virtual Private Network (VPN) sudah sangat umum di kalangan masyarakat. Dengan VPN, seorang pengguna dapat dengan mudah "memanipulasi" lokasi geografis koneksi internetnya, seolah-olah ia mengakses dari negara lain. Akibatnya, sistem pemblokiran DNS (Domain Name System) yang diterapkan oleh ISP menjadi tidak efektif. Selama pengguna tahu cara menggunakan VPN, situs judi yang sudah diblokir sekalipun tetap dapat diakses tanpa kendala.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sistem transaksi keuangan yang semakin sulit dilacak. Jika dulu transaksi judi online sangat bergantung pada transfer antar-bank konvensional yang mudah dipantau oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kini metodenya telah berevolusi. Para operator memanfaatkan layanan dompet digital (e-wallet), deposit via pulsa, hingga aset kripto seperti Bitcoin atau Tether (USDT). Transaksi menggunakan kripto bersifat pseudonim dan terdesentralisasi, membuatnya sangat sulit bagi pemerintah untuk melacak aliran dana dari pemain ke bandar, apalagi membekukannya.

Pada akhirnya, pertempuran melawan situs gambling adalah pertarungan asimetris. Di satu sisi, pemerintah terikat oleh prosedur birokrasi dan batasan yurisdiksi. Di sisi lain, para operator judi online adalah entitas bisnis global yang sangat lincah, didanai dengan baik, dan selalu berinovasi untuk tetap selangkah di depan regulator. Selama ada permintaan yang tinggi dari masyarakat dan keuntungan finansial yang luar biasa besar, mereka akan selalu menemukan cara baru untuk menembus blokade digital yang dibangun oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran situs, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi publik tentang bahaya judi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku domestik, serta kerja sama internasional untuk menjerat para bandar besar di luar negeri.